Kabar Center
Pemerintah Kabupaten Samosir memperingati Hari Otonomi daerah XXIX tahun 2025 dengan menggelar upacara di Halaman Kantor Bupati Samosir, diikuti para SAB, para Asisten Sekdakab. Samosir, pimpinan OPD dan seluruh jajaran pegawai dilingkungan Pemkab. Samosir. Jumat (25/04).
Peringatan Hari Otda ke-29 mengusung tema “Sinergitas Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Bagi Kabupaten Samosir, upacara peringatan HUT Otda ini sebagai ajang refleksi atas perjalanan otonomi daerah sejak dimulai pada tahun 1999. Melalui peringatan ini Pemerintah Kabupaten Samosir mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif mendukung program pembangunan guna memajukan Kabupaten Samosir yang lebih baik.
Secara virtual, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk mengikuti seluruh rangkaian Upacara peringatan Otda secara nasional yang dipusatkan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara Sekdakab. Samosir Marudut Tua Sitinjak bertindak sebagai Inspektur Upacara di Tingkat Kabupaten Samosir.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Sekdakab. Samosir Marudut Tua Sitinjak mengapresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak ini yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Tito menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, juga dari keragaman budaya, sumberdaya alam, dan potensi daerahnya.Namun, kehebatan ini tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan. Maka dari itu, diharapkan sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi.
Berangkat dari hal tersebut serta dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah kita bersama, maka pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX tahun 2025, diangkat sebuah temayaitu: “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.
Seiring dengan tema Peringatan Hari Otonomi Daerah, Mendagri mengajak seluruh stakeholder menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah menjalin hubungan yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045.
"Hal ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat yang tercermin dari keunggulan ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan dengan masyarakat yang adil, makmur dan berakhlak mulia" kata Mendagri
Melalui momentum ini, seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, ditekankan untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menjadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.
Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama Bangsa Indonesia dalam dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas.
Tito menegaskan hal-hal strategis yang yang perlu menjadi perhatian pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi diantaranya;Upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumberdaya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya serta mengotimalkan lahan pertanian; Upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumberdaya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan dukungan kebijakan.
Dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi, Memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan, Pengelolaan sumberdaya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta meyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan; Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas, Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintahswasta-akademisi.
Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan diantaranya, penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; Reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan mengembangkan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.
"Tantangan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah, namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah saya yakin, kita bisa menghadapinya. Kita perkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tepat sasaran di daerah" tambah Tito.
Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kapasitas daerah perlu atensi pada 3 hal yaitu, Pertama, Penguatan sumberdaya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa; Kedua, Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimaliasasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja, dan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses ke pembiayaan alternatif; dan Ketiga, Penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.
"kita jadikan capaian pelaksanaan otonomi daerah di usia ke-29 tahun ini sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik ditengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada. Selamat Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025. Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih prima, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh pelosok nusantara" kata Mendagri mengakhiri sambutanya.
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
