 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani | instagram |
Kabar Center
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) aman di tengah penghematan anggaran pemerintah.
Dilansir CNN Indonesia, gaji PNS tak boleh diutak-atik, meski Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun.
Hal itu sesuai arahan Prabowo di mana belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) tidak boleh dipangkas sepeser pun.
"Sesuai dengan Inpres (Nomor 1 Tahun 2025), belanja gaji tidak dilakukan efisiensi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
Khusus di Kementerian Keuangan, anggaran mereka dipotong Rp8,9 triliun. Pagu awal Kemenkeu yang disetujui DPR RI semula Rp53,1 triliun, kini hanya tersisa Rp44,2 triliun.
Lima pos belanja di Kemenkeu terkena penghematan. Secara nominal, dukungan manajemen terkena pemotongan paling besar mencapai Rp8 triliun.
Pagu awal dukungan manajemen mencapai Rp50,4 triliun karena termasuk anggaran gaji. Akan tetapi, ia menegaskan gaji PNS Kemenkeu sama sekali tak terkena pemangkasan.
"Dukungan manajemen ini karena mayoritas adalah gaji dan berbagai program yang ini tidak terkena (efisiensi) tadi. Tapi, beberapa ATK dan yang lain-lain masuk di sini, dari Rp50,4 triliun, efisiensinya Rp8 triliun sehingga dukungan (manajemen) menjadi Rp42,4 triliun," jelas Sri Mulyani.
Sang Bendahara Negara juga menegaskan seluruh kegiatan Kemenkeu akan banyak diefisiensikan. Ia dan jajaran bakal mengutamakan kegiatan secara daring (online).
Terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapat pemotongan anggaran Rp1,38 triliun alias 22,49 persen juga tak menyasar gaji PNS.
Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif menekankan belanja pegawai tidak termasuk pos yang diefisiensikan. BPK mengklaim hak-hak pegawai tetap bakal diberikan sebagaimana mestinya.
"Untuk belanja pegawai kami tidak mengusulkan efisiensi belanja anggaran, untuk memenuhi hak pegawai BPK. Sehingga tetap anggaran (belanja pegawai) yang dialokasikan Rp3,32 triliun, tetap," jelasnya dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Jumat (14/2).
Pagu awal BPK tahun ini adalah Rp6,15 triliun. Setelah terkena pemangkasan, mereka kini mengantongi Rp4,77 triliun.
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
