 |
| Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir | net |
Kabar Center
Tel Aviv - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, yang dikenal kontroversial memperingatkan bahwa menyetujui gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon akan menjadi "sebuah kesalahan besar".
Peringatan itu disampaikan Ben Gvir saat pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dilaporkan memberikan lampu hijau untuk proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel.
Bahkan seorang pejabat senior Israel menuturkan kepada Reuters, bahwa kabinet Israel akan menggelar rapat pada Selasa (26/11) waktu setempat untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah tersebut.
AS terus memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hizbullah di Lebanon selama setahun terakhir. Situasi semakin memburuk sejak akhir September lalu, ketika Tel Aviv semakin mengintensifkan serangan udara dan mengerahkan pasukan darat untuk menargetkan Hizbullah di Lebanon.
"Perjanjian dengan Lebanon adalah kesalahan besar," sebut Ben Gvir dalam pernyataannya via media sosial X, seperti dilansir AFP, Selasa (26/11/2024).
Dia menyebut langkah mengakhiri pertempuran sekarang akan menjadi "peluang bersejarah yang terlewatkan untuk memusnahkan Hizbullah".
"Saya memahami semua kendala dan alasannya, namun tetap saja ini merupakan sebuah kesalahan besar," cetus Ben Gvir dalam pernyataannya
Lebih lanjut, dia menyerukan Netanyahu untuk terus bertempur melawan Hizbullah hingga mendapatkan "kemenangan mutlak".
Sentimen serupa juga dimiliki oleh para pemimpin politik sayap kanan lainnya di Israel terkait perang melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.
Peringatan Ben Gvir itu disampaikan ketika laporan media lokal Israel pada Senin (25/11) menyebut Netanyahu kemungkinan akan menyetujui proposal gencatan senjata dengan Hizbullah, yang diajukan AS, meskipun ada keberatan dari menteri-menterinya.
Ada juga kekhawatiran atas diskusi mengenai keterlibatan Prancis dalam kemungkinan penegakan gencatan senjata di Lebanon nantinya. Paris diketahui mendukung upaya-upaya Washington untuk mewujudkan gencatan senjata di Lebanon.
Laporan situs berita AS, Axios, yang mengutip seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya, seperti dilansir Reuters menyebutkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui persyaratan untuk kesepakatan gencatan senjata.
Secara terpisah, seorang pejabat senior Israel menuturkan kepada Reuters bahwa kabinet Israel akan menggelar rapat pada Selasa (26/11) waktu setempat untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah. Kantor Netanyahu menolak untuk mengomentari laporan tersebut.
Sementara itu, di Beirut, Wakil Ketua Parlemen Lebanon Elias Bou Saab menuturkan kepada Reuters bahwa "tidak ada hambatan serius" untuk memulai implementasi gencatan senjata, yang ditawarkan AS, dengan Israel.
Bou Saab menyebut proposal AS itu akan mengatur penarikan pasukan militer Israel dari wilayah Lebanon bagian selatan dan penempatan pasukan reguler Lebanon di wilayah perbatasan, yang merupakan markas Hizbullah, dalam waktu 60 hari.
Dia mengatakan masalah mengenai siapa yang akan memantau kepatuhan terhadap gencatan senjata telah diselesaikan dalam 24 jam terakhir, dengan kesepakatan untuk membentuk komite lima negara, yang mencakup Prancis dan diketuai AS.
Seorang pejabat Lebanon lainnya, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa otoritas Beirut telah diberitahu oleh Washington jika kesepakatan gencatan senjata itu bisa diumumkan "dalam beberapa jam". (dtc)
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
