 |
| Menkominfo Budi Arie Setiadi | foto: kominfo.go.id |
Kabar Center
Jakarta - Menkominfo Budi Arie Setiadi menjawab soal kelanjutan penelusuran dugaan 337 juta data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) bocor dan dijual di internet. Dia mengatakan instansi mana yang menjadi sumber kebocoran data harus ditelusuri.
"Nah, ini kebocorannya dari instansi mana? Itu yang perlu (ditelusuri)," ujar Budi Arie di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Budi menyebut, banyak instansi yang mengumpulkan data, dan berpotensi mengalami kebocoran. Untuk itu, pihaknya melakukan koordinasi ke sejumlah instansi agar menjaga data-data yang ada.
"Ini lho, kebocoran data kan bukan, pengelolaan data kan banyak instansi, bank ngumpulin data, telekomunikasi kalau jadi pelanggan ngumpulin data," katanya.
"Kan banyak instansi yang menumbuhkan data karena itulah lagi lakukan koordinasi supaya teman-teman instansi-instansi yang mengumpulkan data itu supaya jaga hak datanya, jangan dibocorin," lanjut dia.
Sebelumnya, dugaan kebocoran data Dukcapil awalnya diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Pemilik akun Twitter @secgron ini mengatakan data Dukcapil yang diduga bocor itu terbilang cukup lengkap, yakni mencakup nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya.
"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," kata Teguh dalam dalam postingannya.
Teguh merujuk pada kejadian-kejadian dugaan kebocoran data sebelumnya, ketika instansi terkait buru-buru membantah dan hasil investigasi tidak disampaikan ke publik. Padahal publik bisa menanggung akibat kebocoran data ini.
"Padahal yang bocor itu adalah data publik dan yang menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali," ungkapnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah angkat bicara soal dugaan kebocoran data Dukcapil ini. Kemendagri menyebutkan data yang beredar tidak sesuai dengan format yang ada.
"Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan saat dihubungi, Minggu (16/7). (dtc/kc6)
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
