 |
| Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani |
Kabar Center
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjawab kritikan DPR soal kebijakan subsidi atau insentif kendaraan listrik. Ia menjelaskan negara-negara dunia juga memberikan insentif serupa untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik.
Ia menegaskan Indonesia tidak boleh kalah dari negara lain. Jawaban tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (30/5) ini.
Ani, sapaan akrabnya, menyebut dukungan insentif untuk pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) adalah upaya untuk memposisikan Indonesia secara strategis di dalam persaingan geopolitik. Selain itu, langkah ini sejalan dengan ancaman climate change yang makin meluas.
"Oleh karena itu, pemerintah menggunakan instrumen fiskal di dalam mempercepat transformasi ekonomi. Ini tidak hanya menciptakan nilai tambah yang tinggi, meningkatkan kesempatan kerja, dan untuk mentransformasi energi yang makin ramah lingkungan di dalam rangka penurunan emisi, serta meningkatkan efisiensi subsidi energi," katanya.
Ani menegaskan dukungan pengembangan ekosistem KBLBB dilakukan oleh banyak negara antara lain AS, Jerman, Inggris, lalu Tiongkok. Negara tetangga seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia juga memberikan subsidi tersebut.
"Semua secara masif melakukan formulasi kebijakan untuk memperkuat ekosistem industri KBLBB. Indonesia tidak boleh menjadi penonton, apalagi Indonesia produsen mineral yang sangat menentukan di dunia," tutur Ani.
Ia mengungkapkan produsen kendaraan bermotor di banyak negara berkomitmen mengalihkan 100 persen produksinya menjadi mobil listrik pada 2035-2040. Oleh karena itu, mobil listrik adalah sebuah keniscayaan.
Merespons tantangan global tersebut, Ani mengatakan pemerintah terus memperkenalkan serangkaian insentif demi menarik investor. Namun, investor juga mempertimbangkan kekuatan permintaan kendaraan listrik di tanah air.
"Oleh karena itu, instrumen fiskal terus akan menjadi instrumen di dalam menjaga kepentingan strategis Indonesia di dalam kancah persaingan yang sangat sengit. Kita tidak boleh kalah seperti yang terjadi pada industri chip dan elektronik pada 1980 hingga 1990-an," ungkapnya.
Penjelasan itu merupakan tanggapan Sri Mulyani atas pandangan DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Beberapa fraksi, seperti Partai Demokrat, PKS, dan PAN sempat mengkritik soal insentif kendaraan listrik.
Sejumlah anggota dewan itu menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.
"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," kritik Fauzi Amro dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Selasa (23/5) lalu. (CNN)
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
