 |
| Penulis | Rivan Efendi di sela sela kegiatan |
Sepanjang April 2023, terdapat beberapa kasus bunuh diri di Aceh dengan beragam bentuk peristiwa. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Aceh belum sejahtera baik secara visik maupun mental.
Beberapa kasus tersebut meliputi warga Cepu Indah, Subulussalam, seorang remaja puteri di Bireuen, seorang pria di Aceh Timur, dan seorang pria tanpa identitas yang ditemukan di Pantai Ulee Lheue. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian dan tindakan terhadap masalah kesejahteraan masyarakat Aceh.
Sebelum menggali lebih jauh tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh, perlu dipahami bahwa provinsi ini memiliki anggaran yang cukup besar. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp31,13 triliun. Ditambah Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari pemerintah pusat dalam kurun waktu yang sama mencapai tiga kali lipat pemasukan PAD, dengan total Rp95,92 triliun.
Meskipun nominal yang diterima sangat besar, evaluasi dari Kemenkeu pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pengelolaan dana Otsus Aceh belum maksimal, dengan sisa dana Otsus Aceh selama kurun waktu 2013-2020 sebesar Rp7,7 triliun, dan tambahan sisa anggaran dalam dokumen APBA 2022 mencapai Rp3,41 triliun.
Sisa anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tak mampu memaksimalkan sepenuhnya hak keistimewaan tersebut.
Selain dari segi pengelolaan anggaran, kualitas pemerintah Aceh juga tercermin dari segi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mengutib dari laman resmi BPS (Badan Pusat Statistis), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2008 hingga 2022 dan Indeks Kebahagiaan dari tahun 2017 hingga 2021. IPM Aceh pada tahun 2022 sebesar 72,80%, yang hanya meningkat 5,71% dari awal Aceh menerima Dana Otonomi Khusus pada tahun 2008 hingga 2022.
 |
| Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), Pendapatan Asli Daerah (PAD), danIndeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008 - 2022. (Foto: Rivan Efendi) |
Sementara itu, menurut hasil suevei BPS pada 2021, Indeks Kebahagiaan masyarakat Aceh masuk dalam 10 daerah yang paling rendah tingkat kebahagiaannya. Dengan menempati urutan ke-26 dari 34 di Indonesia. Meskipun peringkat ini bukan yang terendah, namun ini kembali menunjukkan bentuk kegagalan dari pemerintah Aceh dalam memanfaatkan anggaran.
Berdasarkan anggaran yang dimiliki oleh Aceh dan capaian pemerintah dalam bentuk kesejahteraan masyarakat, terdapat kesenjangan yang cukup besar.
Masalah kesejahteraan masyarakat Aceh bukan hanya terkait dengan masalah anggaran saja, tetapi juga terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk kesehatan mental. Perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, seperti dengan mengalokasikan anggaran dengan lebih efektif dan sesuai dan tepat pada bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 |
| Hasil survei Indeks Kebahagian Menurut Provinsi di Indonesia. (sumber: Antara News) |
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh masih sangat kurang dengan melihat total anggaran yang dimiliki disetiap tahunnya, baik itu kesejahteraan secara fisik maupun mental. Kasus bunuh diri yang terjadi dalam rentang waktu satu bulan di Aceh menjadi bukti bahwa kondisi ini perlu segera ditangani dengan serius oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Saran untuk segala pemangku kepentingan
Perlunya memperkuat perencanaan anggaran dan pengelolaan dana otonomi khusus agar dapat diarahkan ke sektor-sektor yang sesuai dengan aspek yang dibutuhkan. Baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dll. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mempermudah akses pendidikan dan pembekalan kerja, demi terciptanya SDM yang sesuai standarisasi.
Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan mental dan melakukan sosialisasi terkait pentingnya kesehatan mental untuk masyarakat. Program-program edukasi dan pelatihan keterampilan juga perlu dihadirkan untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi beban secara psikologis.
Dalam jangka panjang, upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh. Pemerintah Aceh perlu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
