 |
| Petani Dairi melakukan aksi |
KABARCENTER.com
Sedikitnya 800 petani dari berbagai kecamatan di Kabupaten Dairi Sumatera Utara demonstrasi ke Kantor DPRD Dairi dan Kantor Bupati Dairi, Selasa (1/11/2022).
Mereka menamakan diri Aliansi Petani Dairi Untuk Keadilan (APUK). Aksi tersebut terkait penolakan tambang PT DPM (Dairi Prima Mineral) di Kecamatan Silima Pungga-pungga, dan PT Gruti di Kecamatan Parbuluan.
Di kantor DPRD Dairi, massa terlihat kesal karena tidak bisa bertemu dengan Ketua DPRD Sabam Sibarani.
Saat berorasi, mereka hanya diterima Anggota DPRD Dairi, Nasib Sihombing dari Partai Nasdem dan Alfriansah Ujung dari Partai Kebangkitan Bangsa
Informasi menyebut, Sabam di kabarkan sedang berada di luar kota. Meski tak bertemu dengan Ketua DPRD, petani kemudian meminta 2 anggota DPRD itu ikut ke Kantor Bupati.
Gerson Tampubolon salah satu peserta aksi mengaku kesal karena sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi ke DPRD tapi aspirasi mereka tidak pernah di dengar.
"Tadi ada dua orang yang menjumpai kami, kami meminta mereka untuk mendampingi kami menyampaikan aspirasi ke kantor bupati, karena mereka adalah wakil dan perpanjangan tangan rakyat yang akan menyampaikan aspirasi- aspirasi rakyat," ujar Gerson.
Warga Desa Bongkaras ini bercerita, sebelumnya sudah ada tim 11 dari DPRD Kabupaten Dairi berangkat ke Jakarta untuk mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan izin lingkungan PT Dairi Prima Mineral.
"Kami selaku warga Dairi mempertanyakan ini, apakah mereka sebenarnya wakil dari pertambangan atau wakil rakyat. Untuk itu tadi kami menantang mereka apakah mereka benar-benar wakil rakyat, dengan meminta bersama sama ke kantor bupati," pungkas Gerson.
Di halaman kantor Bupati, petani meminta bertemu dengan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu.
Mereka berteriak pemerintahan Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmi Sihombing gagal mewujudkan pertanian berkelanjutan, Agri Unggul hanya slogan.
Karena Bupati tak kunjung keluar, petani pun memaksa dua anggota DPRD Dairi menjemput Bupati Dairi ke ruangannya.
Sayangnya bupati juga tidak berada di tempat, DPRD hanya bertemu dengan Sekda, Budianta Pinem.
Sekitar 30 menit di ruangan.
Sekda bersama Anggota DPRD Dairi keluar dari ruangan menemui petani. Sejumlah keluhan di utarakan petani.
Katanya di Kabupaten Dairi ada sekitar 43 hektar lahan pertanian yang akan di alih fungsikan menjadi lahan tambang.
Karena itu petani khawatir akan krisis pangan ketika ini akan dialih fungsikan.
Tahun 2021, katanya dari sektor pertanian ada 42,9 persen yang menyumbang APBD.
"Dan juga tadi saya sampaikan dari desa saya sendiri Bongkaras 13 Miliar pertahun itu dari hasil pertanian kami dapatkan. Perusahan - perusahan ini akan hadir lalu mengancam lahan pertanian kami maka akan terjadi krisis pangan," tungkas Gerson.
Terkait PT Gruti, petani juga mengaku sudah beberapa kali melakukan audiensi bahkan sampai RDP di kantor DPRD.
Petani di imingi dengan dukungan politik, tapi katanya dukungan itu bohong.
"Kami sudah beberapa kali mempertanyakan ijin PT Gruti, sampai hari ini tidak ada menyatakan hal yang pasti," kata Pangihutan Sijabat.
Warga Parbuluan VI itu mengatakan setelah dibentuknya pansus, DPRD berjalan ke beberapa instansi dan mereka mendapat jawaban PT Gruti tidak ada.
'Salah satu buktinya di BPN Sumatera Utara jawaban yang didapat pansus mengatakan bahwa PT gruti sama sekali nihil tidak pernah terdaftar di BPN provinsi. kami melihat kelakukan mereka seperti ini, maka kami menyimpulkan mereka adalah mafia tanah," kata Ketua Kelompok Tani Marhaen itu.
Sekarang di katakan ada 50 hektar lahan di desa Sileu-leu Parsaoran rusak. Kawasan Hutan di daerah itu katanya di rambah. Kayu-kayu di olah kemudian di bawa keluar.
"Kayu olahan itu kalau kita lihat orang somil bilang ukuran 2 x 6, ada juga yang papan, ada juga yang 2 x 4, kita nggak tau dibawa kemana itu kayu, namun yang jelas itu lah yang kami temukan di lokasi," tutur Pangihutan.
Aksi petani berlangsung hingga Sore.
Petani tetap memaksa bertemu Bupati Dairi. Tak lama Bupati Dairi keluar bertemu petani. Dia menyapa petani.
Terkait sikap pemerintah Dairi terhadap keluhan petani, bupati berjanji akan membahasnya kemudian menyurati atasannya.
"Saya harus melihat secara keseluruhan, tentu saya akan telaah saya akan bersurat dan saya tunggu perintah dari atasan saya," kata bupati.
"Kami akan akan melaporkan ke atasan dan kalau saya di panggil ke kementerian saya akan datang," tambah bupati.
Eddy Berutu menyampaikan, otoritasnya terbatas terkait PT DPM dan PT Gruti.
"Kita harus melihat secara bersama sama, UMKM kita lindungi, hak-hak adat kita lindungi. Oleh karena itu perusahaan juga warga negara. Dia juga punya hak hak, jadi saya juga harus melihat, kalau perusahaan salah kita tindak nanti," ujar Bupati.
Tak lama Bupati Dairi beranjak meninggalkan petani Dia tidak mau berdebat dengan warganya.
Petani mengaku tidak puas dengan jawaban bupati.
"Kita belum puas dengan jawapan bupati itu. Jawapan bupati normatif. Tapi tidak apa kita sudah bisa memaksa bupati keluar menemui kita," ujar Duat Sihombing berorasi.
"Begitulah realita yang kita hadapi saat ini bupati tidak berpihak kepada kita. itulah realita," lanjut Duat.
Dia tetap membakar semangat juang para petani. Mereka berencana membuat surat bertemu Presiden.
"Saya pikir sudah selesai tidak ada lagi hal yang urgen yang kita sampaikan karena kita sudah tau sikap bupati kita hari ini," kata Duat.
Aksi di akhiri dengan membersihkan sampah di lokasi aksi demo depan kantor Bupati Dairi. (nd1/*).
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
