 |
| Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia | Sumber foto: dpr.go.id |
KABARCENTER.com
Jakarta - Enam Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) disetujui Komisi II DPR RI bersama bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yakni KP, Bawaslu dan DKPP RI, di Jakarta, Senin.
"Dengan kita sudah menyetujui kesimpulan ini maka rapat dengar pendapat ini sudah bisa kita akhiri," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin jalannya rapat di Kompleks Parlemen Senayan, mengutip Antara.
Adapun enam Perbawaslu yang disepakati yaitu, Perubahan atas Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, lalu Perubahan atas Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
Selanjutnya, Perubahan ketiga atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar-waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kemudian, Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, lalu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Rancangan Perbawaslu terakhir yang disetujui yaitu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut bahwa Rancangan Perbawaslu yang dibawa untuk disetujui pada hari ini merupakan hasil sinkronisasi KPU, Bawaslu, dan DKPP yang telah melakukan konsinyering terlebih dahulu atas masukan dari rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri pada Kamis (1/9) lalu.
"Pertemuan tersebut disepakati beberapa hal sehingga kemudian menghasilkan Perbawaslu ini, yang telah dibahas para di antara komisioner dan staf pada minggu yang lalu," ujar Bagja.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berharap agar Bawaslu mampu mensosialisasikan dan mentransformasikan enam Perbawaslu yang telah disetujui itu dengan baik di lapangan. Ia juga mengingatkan agar jajaran Bawaslu bekerja secara profesional sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
"Oleh karena itu saya meminta kepada Bawaslu untuk bisa juga memberikan pemahaman-pemahaman hal-hal yang berkaitan tentang peraturan-peraturan ini dari tingkat pusat sampai ke level grassroots sama pemahamannya. Jadi tidak terjadi perdebatan dan hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Gaus.
Pada rapat tersebut, banyak masukan yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi II.
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
