 |
| Presiden RI, Joko Widodo | net |
Kabar Center - Jakarta
Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar hampir Rp700 triliun. Dana itu harus direalisasikan secara cepat agar ekonomi nasional dapat segera bangkit.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (27/05).
Disebutkan, tahun 2021 ini adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen. Kuartal kedua mendatang pemerintah menargetkan pertumbuhan di angka kurang lebih tujuh persen.
"Saya menyampaikan bahwa rakyat menunggu hasil dari program yang dijalankan pemerintah serta manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah," kata Presiden Jokowi.
Maka, menurutnya, pengawasan yang dilakukan juga harus menjamin sejak awal pelaksanaan bahwa tidak ada serupiah pun yang disalahgunakan.
Pengawasan itu, terutama yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien.
Dikatakan, Efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti.
"Jangan berhenti hanya direkomendasi saja, tuntaskan sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Diulang-ulang, sudah tahu salah diulang-ulang terus setiap tahun," katanya.
Jokowi juga menekankan kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum.
"Saya juga minta kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan karena kerja lambat, verifikasi dari APIP menjadi terhambat. Banyak terjadi ini. Dampaknya, program pemerintah juga menjadi terhambat dan terlambat," ucap Joko Widodo.
Keberadaan APIP lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini.
"Jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan. Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi," pungkasnya.
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
