Kabar Center - Jakarta
Jakarta (21/04) – Konstruksi sosial patriarki yang masih berlaku di Indonesia telah menempatkan posisi perempuan sebagai kelompok rentan. Posisi perempuan kerap dinomorduakan untuk mendapatkan akses, berpartisipasi dalam ranah publik, menentukan arah pembangunan bahkan menerima hasil manfaat pembangunan sehingga menghambat perempuan untuk menjadi perempuan berdaya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan merupakan tugas bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, NGO, media dan masyarakat. Setiap upaya tindakan, langkah dan kebijakan untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan sangat diperlukan dan harus mendapat dukungan.
Hal itu disampaikan Menteri Bintang pada sambutan peluncuran Aplikasi Ruang Rindu besutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang dilaksanakan secara daring, Rabu (21/4/2021).
“Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya yang telah menginisiasi platform program Ruang Rindu yang luar biasa ini, demi mewujudkan pengarusutamaan gender dan perempuan dan juga anak perempuan, di Kabupaten Banyuwangi dan di Indonesia,” kata Menteri Bintang mengutip siaran pers Kemenpppa, Kamis (22/04).
Menteri Bintang mengatakan program Ruang Rindu sebagai program yang mengintegrasikan aspek perlindungan hingga pemberdayaan perempuan akan memastikan bahwa perempuan korban mendapatkan pelayanan yang baik dari hulu ke hilir, pemberdayaan perempuan diwujudkan demi ketahanan ekonomi mereka, serta memastikan perempuan kepala keluarga dapat menjadi tulang punggung keluarga.
“Saya senang bahwa Ruang Rindu juga memiliki program penguatan gerakan perempuan dalam melawan ekstrimisme atau radikalisme karena belakangan ini kelompok radikal telah menjadikan kaum perempuan sebagai garda terdepan pelaku terorisme,” ujar Menteri Bintang.
Menteri Bintang mengatakan selama ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki cukup banyak program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kaum perempuan seperti program UMKM Naik Kelas dan Warung Naik Kelas. Menteri berharap program ini terus ditingkatkan dan menjadi contoh bagi daerah lain sehingga ekonomi kaum perempuan semakin mandiri dan kuat.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menjelaskan bahwa platform tersebut adalah hasil pengembangan dari beberapa layanan yang sudah terintegrasi secara online maupun offline.
“Ruang Rindu dengan bantuan para tim relawan pendamping pelayanan dan penanganan kasus akan memberikan pendampingan secara medis, psiko-sosial dan pendampingan hukum terhadap masalah yang menimpah kaum ibu. Selain itu platform ini adalah salah satu cara untuk mendorong pemberdayaan ekonomi serta penguatan kemandirian kaum perempuan. Ruang Rindu juga akan menjadi bukti langkah awal dalam menjadikan perempuan sebagai pelaku aktif di garda terdepan dalam melawan ekstrimisme dan radikalisme,” tegas Ipuk Fiestiandani.
Ipuk Fiestiandani menambahkan bahwa platform Ruang Rindu juga memberikan kesempatan inovasi kemandirian ekonomi bagi para perempuan korban kekerasan. Pihaknya (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi) juga memberikan bantuan alat usaha produktif gratis untuk perempuan korban kekerasan, terutama yang kemudian menjadi perempuan kepala keluarga. Selain bantuan alat, pemerintah daerah juga menyediakan pelatihan dan pendampingan, sehingga usaha perempuan korban kekerasan bisa berkelanjutan dan berhasil sehingga kaum perempuan mencapai kemandirian ekonomi.
Jaminan perlindungan dan kesetaraan terutama untuk mensukseskan SDGs dibuktikan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang memuat strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, baik di pusat maupun daerah. Fokus pemerintah pada periode 2020 – 2024 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan perempuan mengisi setengah dari potensi SDM bangsa.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kemen PPPA berupa 5 isu prioritas yang harus diselesaikan pada periode 2020 – 2024, yaitu : Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yan berperspektif gender; Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; Penurunan pekerja anak; dan Pencegahan perkawinan anak. (SP/*)
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
