Kabar Center - Jakarta
New Normal yang saat ini menjadi perbincangan menuai kritikan. Pemerintah dinilai terlalu dini jika menerapkan New Normal lantaran kasus Covid-19 terus meningkat.
Melansir merdeka.com, Senin (25/05), Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai langkah pemerintah pusat mewacanakan new normal di tengah kasus positif Covid-19 meningkat tidak tepat. Seharusnya, pemerintah pusat tetap menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara menyeluruh dan ketat.
"New normal itu sesuatu yang biasa dan memang harus dipersiapkan tetapi memang timingnya harus dilihat baik-baik. Kalau sekarang terlalu gegabah," kata Hermawan, Senin (25/5).
Data per 24 Mei 2020, kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan sebanyak 526. Sehingga secara akumulatif ada 22.271 kasus kasus positif Covid-19 di Indonesia.
Kasus meninggal karena Covid-19 juga bertambah, yakni sebanyak 21. Dengan demikian, total kasus meninggal naik menjadi 1.372.
Hermawan mengatakan, peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa menerapkan new normal. Apalagi, Indonesia belum melewati titik krusial atau puncak pandemi Covid-19.
"Jadi wacana new normal itu hanya akan efektif bila pada kasus yang sudah berhasil terlewati atau terkendali dengan baik," katanya.
Sementara itu, Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus Covid-19, Achmad Yurianto menegaskan new normal masih sebatas wacana. Dia meminta sejumlah pihak tak meributkan wacana tersebut.
"Itu enggak perlu diributkan. Apakah sudah dijalankan?" katanya, Senin (25/5).
Menurut Yuri, pemerintah masih mengkaji secara mendalam soal rencana new normal. Pemerintah juga masih menyiapkan berbagai hal sebelum menjalankan konsep new normal.
"Kenapa diributkan konsep. Kasih masukkan dong," kata dia.
Yuri menambahkan, seharusnya sejumlah pihak membantu pemerintah pusat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan menjaga jarak fisik guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Termasuk pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga perangkat RT.
"Ini kan kita saja yang repot. Kita minta edukasi masyarakat dengan ramai-ramai," katanya. (Mdk/kc7)
Ikuti berita terkini dari Kabar Center di Google News, klik di sini
